Kendari menjadi tempat pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Ad Hoc  Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta Peluncuran Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Lahirnya sistem informasi ini akan memudahkan Anggota KPU dan badan ad hoc dalam proses pelaksanaan kegiatan menyongsong pemilu 2024 terutama menghadapi perekrutan penyelenggara badan ad hoc yang akan dilaksanakan di akhir tahun 2022 ini.

Kegiatan Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta Peluncuran SIAKBA dan SIMPEG KPU dihadiri oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Solok Selatan, Andi Andrawan Putra dan operator SIAKBA Bintang Margani bersama dengan seluruh KPU Provinsi Divisi SDM dan Litbang, KPU Kab/Kota divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM serta operator Siakba dan Simpeg se - Indonesia di Hotel Claro Kendari (19-22/10).

Didampingi para Anggota dan Sekretaris Jenderal, Ketua KPU Hasyim Asyari saat pembukaan acara menyampaikan bahwa rencana perekrutan badan ad hoc untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimulai pada 15 November 2022 - 1 Januari 2023. Sedangkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mulai 1 Desember 2022-15 Januari 2023.

"Perekrutan kali ini akan menjadi tugas berat KPU kab/kota, dengan sistem baru ini tentunya KPU kab/kota harus gencar mensosialisasikan SIAKBA ini,” katanya. Semangat penerapan aplikasi ini adalah sesuai asas Pemilu KPU harus bekerja secara tertib administrasi. "SIAKBA sebagai wadah tertib administrasi badan ad hoc, aplikasi ini juga dirancang bisa mengecek keterlibatan seseorang dalam partai politik dengan Sipol," tegasnya.

Demikian juga SIMPEG, aplikasi ini memudahkan pegawai dalam mengadministrasikan segala bentuk admintrasi yang melekat pada pegawai. Sehingga akan mempermudah saat akan ada mutasi atau promosi, karena sudah teradministrasi secara digital.

Sementara Ketua Komisi II DPR RI, Akhmad Dolly Kurnia Tanjung, yang juga hadir dalam acara ini memberikan pengarahan dan menjadi keynote speaker. Dia menyampaikan peran penting KPU dan jajaran sebagai pejuang-pejuang demokrasi,  maka harus memberikan peran strategis untuk pembangunan demokrasi Indonesia ke depan.

Berkenaan dengan perekrutan badan ad hoc yang akan diselenggarakan dia menyampaikan peran pentingnya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses penyelenggaraan. "Masyarakat semakin melek dengan politik, maka antusiasme menjadi penyelenggara cukup tinggi,”  katanya.

Dolly menyampaikan, bahwa salah satu ciri negara demokratis adalah penyelenggaraan pemilunya semakin hari semakin berkualitas. Pemilu juga menjadi poin dan pilar yang penting yang menentukan bangsa Indonesia menuju pada negara modern.

Selain itu, Dolly juga menyampaikan tiga Catatan penting, pertama tentang pemahaman kepemiluan. Ini menjadi syarat mutlak penyelenggara pemilu, termasuk ad hoc. Kedua, faktor integritas, pemilu akan semakin berkualitas kalau sesuai pandangan nilai obyektif rasional masyarakat. Hal ini akan terjadi jika penyelenggara punya integritas.

Ketiga adalah penyelenggara pemilu tidak terpisah dengan wilayah politik. Penyelenggara pemilu harus bisa membangun komunikasi yang balance dan produktif. Menurutnya KPU harus berkomunikasi, tapi tidak boleh larut dalam kepentingan partai politik.

Terakhir dia menyampaikan bahwa selama ini komisi II DPR RI telah menjalankan semua fungsinya, baik legislasi, anggaran dan juga pengawasan. Ditutup dengan pernyataan bahwa DPR akan mendukung sepenuhnya KPU dan akan bersama ditengah para pejuang demokrasi dan masyarakat.