Jakarta, kpu.go.id – Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Arif Rahman Hakim mengemukakan, saat ini laporan kinerja (Lapkin) yang disusun masih belum memenuhi harapan dari aspek ketepatan waktu dan penyampaiannya kepada stakeholder. Untuk itu, KPU saat ini tengah menyiapkan tools yang berbasis aplikasi, berupa E-Lapkin sebagai bagian dari peningkatan kinerja kelembagaan, Selasa (29/8).

“Dengan menggunakan aplikasi ini, kami harap, transparansi di dalam mempertanggung jawabkan kinerja KPU menjadi semakin lebih baik. Berkat dukungan stakeholder, KPU selalu berubah dari hari ke hari,” kata Arif.

Ia menegaskan, dirinya bersama jajaran KPU, terus berkomitmen dalam peningkatan laporan keuangan menjadi lebih baik.

“Komitmen kita tahun ini, KPU dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan harus bisa meningkat dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini tantangan kita semua, memang tidak mudah, kita harus optimis utk mencapai WTP ini,” tegas Arif.

Hal itu diungkapkan Arif saat membuka Uji Publik Aplikasi E-Lapkin (Laporan Kinerja) Sistem Pemantauan Kinerja Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan KPU, di Jakarta.

KPU akan menerapkan E-Lapkin kepada seluruh jajaran dari mulai tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota.

“Aplikasi ini akan kita terapkan agar seluruh satuan kinerja (satker) di 549 daerah menggunakan aplikasi dalam menyusun lapkin ini,” jelas Arif.

Dalam kegiatan uji pubik ini, juga menghadirkan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Muhammad Yusuf Ateh. Ateh, panggilan sehari-harinya, mendukung apa yang akan dilakukan oleh KPU. Menurutnya, sejak tahun 2003 pemerintah sudah menganut anggaran berbasis kinerja yang artinya tidak akan membelanjakan uang jika tidak ada kinerjanya.

“Saya harapkan, kinerjanya bisa meningkat. Syaratnya semua orang dari kita sampai unit terkecil BapakIbu sudah punya ukuran kinerja. Maka tahun depan bisa kita adjust (sesuaikan-red) lagi tunjangan kinerjanya,” harap Ateh.

Sementara itu, menurut Kepala Biro Perencanaan dan Data Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU RI Sumariyandono, tujuan dibuat E-Lapkin ialah membuat pelaporan kinerja dari yang sebelumnya manual menjadi lebih sistematis. Selain itu, melalui aplikasi ini, akan tercipta sistem yang terintegrasi antara kinerja dan anggaran, sehingga pelaporan kinerja akan lebih tertib.

Sistem ini juga bisa melihat capaian kinerja secara terkini dan memantau satuan kerja KPU baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Kita harus mengubah mindset kita dari yang sebelumnya manual dan menggunakan teknologi informasi. Kita juga tidak harus repot-repot, karena datanya akan real time dan bisa lihat langsung kabupaten mana yang sudah baik dan belum,” ujar Sumariyandono.

Uji publik dihadiri juga oleh perwakilan dari 17 KPU Provinsi, Biro-biro dan Inspektorat di Setjen KPU, serta mengundang narasumber dari KemenPAN-RB. (ook/red. FOTO: ook/KPU HUMAS)